Sinkronisasi Qanun Jinayat Dengan Sistem Legislasi Nasional

Abstract

Pondok Qanun Jinayat, yang didasarkan pada syariat Islam, telah mendapatkan legitimasi melalui beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Meskipun demikian, implementasi Qanun Jinayat menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi substansi hukum maupun mekanisme penerapannya. Tantangan utama meliputi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan nasional, ketidakselarasan dengan prinsip hak asasi manusia, serta keberatan dari sebagian masyarakat yang menganggap penerapannya diskriminatif. Fokus penelitian adalah pada konflik norma yang muncul antara Qanun Jinayat dengan hukum nasional, serta penerapannya yang sering dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun Jinayat memiliki dasar hukum yang kuat, sinkronisasi dengan hukum nasional tetap diperlukan. Mekanisme yang direkomendasikan meliputi judicial review, penyusunan peraturan pelaksana yang inklusif, dialog antar-pemangku kepentingan, dan penguatan kelembagaan Mahkamah Syariah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Qanun Jinayat yang sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.