Analisis Prosedur Penggajian Pegawai di Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Keywords:
Prosedur Penggajian, Administrasi Keuangan, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan PemerintahAbstract
Abstrak: Pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah berperan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, salah satunya melalui sistem penggajian pegawai. Prosedur penggajian yang akurat, tepat waktu, dan akuntabel menjadi prasyarat untuk menjaga kepercayaan pegawai serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12/2019) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil. Prosedur ini melibatkan pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian, penetapan komponen gaji, verifikasi dan validasi data, hingga pencairan dan pelaporan gaji yang didukung oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dipadukan yuridis normatif untuk menganalisis kesesuaian prosedur penggajian dengan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif dan deskriptif untuk menghasilkan temuan yang sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penggajian pegawai di Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah berjalan secara sistematis dan akuntabel, dengan dukungan database historikal gaji dan mekanisme verifikasi sebelum pencairan melalui SPM dan SP2D. Namun, masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan pembaruan data dan kesalahan input, sehingga diperlukan peningkatan integrasi sistem, koordinasi antarbagian, dan penguatan pengendalian internal. Pelaksanaan prosedur penggajian telah sesuai prinsip ketepatan, keakuratan, dan akuntabilitas, namun optimalisasi tetap diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kesinambungan pengelolaan gaji pegawai.
Kata kunci: Prosedur Penggajian, Administrasi Keuangan, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah
Downloads
References
Referensi
Isra, M., Arfah, C., Muh Anzhari, A., Anggi rianthy, G., Dirwan, M., Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar, S., Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, S., & Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar, S. (2025). Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada CV. Jati Motor Gowa. EKOMA : Jurnal Ekonomi, 4(2).
Jaka Slameta, & Titik Sulastri. (2023). Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora. Vol.3 No.1. https://eksishum.untara.ac.id/index.php/eksishum
Junita, B., Agustini, S., & Respati, D. (2024). PENGARUH SISTEM PENGGAJIAN, BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN.
Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 14(2), 228–241.
Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4(1), 50–70.
Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. Gunung Djati Conference Series, 42, 1–10.
Novianti, L. (2024). Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital. GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum, 1(2)
Setiyani, W., & Yanti, N. (2022). Kompensasi Dalam Kinerja Tenaga Kependidikan Honorer Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Arjasari Kabupaten Bandung.
Srihandoko, W., & Maulida, R. (2025). Sistem Penggajian Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kota Bogor. Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan, 4(3). https://doi.org/10.37641/jabkes.v4i3.2700
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Andine Nofiesta , Linda Novianti (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
