Implementasi Cuti Haid bagi Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Abstract

Abstrak: Cuti haid merupakan salah satu hak penting bagi pekerja perempuan, seperti yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun hak tersebut sudah dijamin secara hukum, penerapannya di tempat kerja masih belum berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana cuti haid diterapkan dari sudut pandang hak asasi manusia serta hukum ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, yaitu melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan referensi akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor utama yang memengaruhi implementasi cuti haid, yaitu stigma sosial terhadap menstruasi dan ketakutan perusahaan terhadap penurunan produktivitas. Oleh karena itu, muncul aturan tambahan yang tidak diatur dalam undang-undang. Selain itu, tidak adanya pedoman teknis pelaksanaan, lemahnya pengawasan pemerintah, serta rendahnya pemahaman hukum para pekerja perempuan juga menyebabkan tantangan dalam penerapan. Dari sudut pandang hak asasi manusia, cuti haid merupakan bentuk penghormatan terhadap kesehatan reproduksi dan martabat perempuan. Sementara itu, dari perspektif hukum ketenagakerjaan, adanya norma hukum tanpa mekanisme pelaksanaan yang jelas bisa menyebabkan ketimpangan dalam praktik di lapangan.

Kata kunci: Cuti Haid; Pekerja Perempuan; HAM; Hukum Ketenagakerjaan