Optimalisasi Peran Administrasi dan Monitoring Kegiatan Operasional pada UPTD Rusunawa Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Keywords:
Administrasi Publik, Hukum Adminsitrasi Negara, Monitoring, Rusunawa, Sumber Daya ManusiaAbstract
Abstract:Penyelenggaraan pelayanan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan bagian dari kewajiban negara dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan welfare state. Pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) menuntut adanya sistem administrasi dan monitoring yang tertib, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak penghuni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran administrasi dan monitoring kegiatan operasional pada UPTD Rusunawa Kota Bandung serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan regulasi daerah terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi selama kegiatan magang di UPTD Rusunawa Kota Bandung, dengan analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi dan monitoring telah dilaksanakan dalam kerangka kelembagaan yang jelas dan mendukung kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan, khususnya melalui pendataan penghuni, pengelolaan dokumen sewa, pelaporan kegiatan, serta pengawasan sarana dan prasarana. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sistem kerja yang belum optimal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan (das sollen dan das sein). Optimalisasi administrasi dan monitoring diperlukan tidak hanya sebagai kebutuhan manajerial, tetapi juga sebagai tuntutan yuridis untuk mencegah maladministration, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat perlindungan hukum bagi penghuni Rusunawa.
Keywords: Administrasi Publik; Hukum Adminsitrasi Negara; Monitoring; Rusunawa; Sumber Daya Manusia
Downloads
References
Referensi
Agus Hendrayadi et al. 2024. PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK. Vol. 1. Cetakan pertama. edited by S. ,M. Rudi Harmanto. Jln. Mansur Tayib, Jorong Pilubang, Kenagarian Biaro Gadang, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam, Sumatera Barat: CV LAUK PUYU PRESS.
Andreani, Septi et al. 2024. “Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Dokumen Tagihan Pada PT. Subur Sedaya Maju Berbasis Web.” Jurnal Minfo Polgan 13(2):1362–67. doi:10.33395/jmp.v13i2.14062.
Angelina Adelwice Walukow et al. 2023. “Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Administrasi Pada Kantor Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.” AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 09(1). doi:10.37905/aksara.9.1.7-16.2023.
Bimantara, Dimas Tegar, and Mochamad Purnomo. 2023. “PERANCANGAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUSLATKAB KABUPATEN LUMAJANG.” Ejournal UNESA 1(Vol. 1 No 1 (2023): Juni).
Chandra Satria et al. 2021. Metodologi Penyusunan Laporan Penelitian. Vol. 1. 1st ed. Palembang: CV. Amanah.
Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 14(2), 228–241.
Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4(1), 50–70.
Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. Gunung Djati Conference Series, 42, 1–10.
Novianti, L. (2024). Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital. GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum, 1(2)
M Yusuf et al. 2023. TEORI MANAJEMEN. pertama. edited by Jenofri Mardian. Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok,: YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM.
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 627 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rusunawa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. 2016.
Purnomo, Yudiyanto Joko et al. 2021. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. Vol. 1. 1st ed. edited by S. K. Putra Harahap. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 2011.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Eneng Nurdiana Septifani, Linda Novianti (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
